Presiden Prabowo Subianto akhirnya angkat bicara menanggapi gelombang kritik masyarakat terhadap operasional Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar Senin (20/7/2026), Presiden mengakui bahwa program yang baru berjalan sekitar satu setengah bulan tersebut masih menghadapi berbagai kendala teknis di lapangan.
Prabowo menyebutkan sejumlah kekurangan mendasar yang masih ditemukan, mulai dari masalah infrastruktur dasar seperti pasokan listrik dan air yang belum stabil, hingga keterbatasan akses internet. Meski demikian, ia menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menyempurnakan operasional koperasi tersebut agar mampu berfungsi optimal sebagai tulang punggung ekonomi pedesaan.
Rencana besar di balik Kopdes Merah Putih adalah membangun rantai pasok (supply chain) terintegrasi dari pusat hingga ke tingkat desa untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Ke depan, koperasi ini tidak hanya sekadar unit usaha, melainkan akan dilengkapi fasilitas lengkap mulai dari gudang, ruang pendingin (cold storage), armada truk, apotek obat generik murah, bengkel alat mesin pertanian, hingga menjadi penyalur barang bersubsidi guna menjamin stabilitas harga dan ketersediaan barang pokok.
Langkah strategis ini diambil sebagai upaya memangkas rantai distribusi yang selama ini sangat panjang dan merugikan. Berdasarkan riset Kementerian Pertanian, banyaknya pihak penengah dalam distribusi menyebabkan margin keuntungan diambil oleh middleman sebesar 30-40 persen, yang mengakibatkan petani dan konsumen hanya mendapatkan porsi kecil. Dengan memangkas rantai tersebut, pemerintah memproyeksikan penghematan ekonomi hingga Rp313 triliun dan memastikan kesejahteraan petani meningkat melalui sistem margin keuntungan koperasi yang jauh lebih rendah, yakni hanya sekitar 5-10 persen.